Harian-Tinta.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Peristiwa penembakan ini diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sementara aparat masih melakukan pendalaman. Pigai mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan anggotanya di Papua serta mengusut tuntas insiden ini secara transparan.
Menurut Natalius Pigai, insiden yang terus menelan korban jiwa di Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, ditegaskannya, harus menjadi prioritas utama.
Pigai juga menyoroti tingginya angka korban sipil yang terus berjatuhan di Papua. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap biasa karena menyangkut hak hidup warga negara. "Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," ujarnya.
Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban memastikan keamanan masyarakat. Selain itu, penyelesaian berbagai persoalan di Papua harus mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Pigai menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Hal ini diperlukan dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kunci untuk mengurangi jatuhnya korban sipil dan membangun kepercayaan masyarakat.
Kementerian HAM menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Papua. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga akan dilakukan. Ini guna memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat perhatian serta penanganan sesuai ketentuan hukum.
Pigai juga mendapat laporan langsung dari Bupati Intan Jaya terkait penemuan jenazah pendeta tersebut. Diketahui, jenazah itu sebelumnya ditahan TNI sejak 29 Juni 2026.
"Tanggal 1 Juli 2026 korban ditemukan dengan lima luka tembak di tubuh, ada luka sayatan di badan dan satu telinga hilang," tegas Pigai. Ia meminta Mabes TNI/Polri untuk mengevaluasi deployment militer di Papua.
"Panglima TNI dan Kapolri harap bisa kendalikan anggotanya dan lakukan proses hukum secara transparan," lanjut Pigai. Ia mengkhawatirkan gelombang korban meninggal di Papua belakangan ini dapat berdampak fatal pada perlawanan masif seluruh rakyat.
"Saya mendapat laporan Bupati Intan Jaya buka baju di lokasi penemuan mayat menjadi sinyal kuat bisa terjadi perlawanan masif seluruh rakyat Papua," pungkasnya. Pigai menyebut dalam beberapa bulan terakhir beberapa bupati juga sudah menangis terbuka di depan rakyat di atas jenazah belasan orang meninggal di Puncak dan rakyat sipil yang ditembak di Intan Jaya.
