Harian-Tinta.com, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tetap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun PDI Perjuangan (PDIP) melarang kadernya memanfaatkan program tersebut. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan MBG adalah investasi bangsa untuk masa depan Indonesia. Sebelumnya, PDIP mengeluarkan surat edaran yang melarang kadernya menggunakan program MBG untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan tanggapannya kepada wartawan pada Sabtu (28/2/2026). Ia menegaskan PAN mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Menurut PAN, MBG adalah salah satu program untuk merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan kemiskinan, kelaparan, dan stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan," kata Viva Yoga.
Viva Yoga menilai MBG lebih dari sekadar bantuan makan, melainkan investasi penting bagi masa depan bangsa. "MBG adalah investasi bangsa dalam membangun peradaban Indonesia melalui strategi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat, serta menjaga integrasi nasional karena negara hadir secara nyata di dalam kehidupan rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia menambahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menginstruksikan seluruh anggota legislatif, kader, dan pengurus partai untuk mendukung suksesnya program MBG. Penekanan diberikan pada pelibatan tenaga profesional dan UMKM lokal dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Bang Zulkifli Hasan juga menekankan agar pasokan pangan untuk menu MBG berasal dari petani lokal dan pengusaha lokal, yang memproduksi kebutuhan pangan MBG agar perekonomian rakyat dapat berputar eskalatif sehingga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan indeks ketahanan pangan daerah," jelasnya.
Sementara itu, Waketum PAN Saleh Daulay turut menyampaikan pandangan serupa. Ia menyatakan PAN akan tetap konsisten mendukung seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Saleh meminta seluruh kader dan simpatisan PAN untuk bekerja sama agar program MBG terlaksana dengan baik. Dia juga mengingatkan agar setiap kekurangan atau kendala dalam pelaksanaan MBG segera dilaporkan kepada pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
"Dengan demikian, kekurangan-kekurangan yang ditemukan itu, itu dapat diperbaiki, disempurnakan, sehingga dengan demikian pelayanan MBG di masyarakat itu semakin hari semakin baik," kata Saleh.
Saleh mengakui adanya ketidaklengkapan awal dalam pelayanan. Namun, ia optimis hal tersebut dapat diperbaiki. "Kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan pelayanan makan bergizi gratis ini, sudah semakin baik dan juga sudah dapat menjangkau seluruh penerima manfaat," tambahnya.
Lebih lanjut, Saleh Daulay menghargai sikap politik PDIP. Ia berharap PDIP dapat turut mengawal pelaksanaan MBG. "Partai Amanat Nasional tentu sangat menghargai sikap politik dari PDI Perjuangan. Sikap politik itu adalah bagian dari implementasi demokrasi. Perbedaan yang ada di masyarakat harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat agar negara kita menjadi negara yang maju," ucapnya.
"Sebab dengan adanya sikap politik seperti itu kita harapkan PDI Perjuangan akan ikut mengawal pelaksanaan program MBG ini di masyarakat, dan mereka pun pasti akan menyuarakan berbagai macam kekurangan yang ditemukan di masyarakat," imbuh Saleh.
Sebelumnya, diketahui PDIP telah menginstruksikan seluruh kader agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Partai akan menindak tegas kader yang melanggar aturan tersebut.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026. Surat ini diterima pada Kamis (26/2) dan ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Komarudin Watubun.
Dalam surat edaran tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan itu termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.
"Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan," bunyi surat tersebut.
