Harian-Tinta.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy). Angka ini mencatat rekor tertinggi dalam 14 triwulan terakhir dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G-20, menurut Kamrussamad, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Ia menilai capaian ini sebagai bukti nyata efektivitas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat mencapai Rp 6.187,2 triliun. Capaian ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Jika ditinjau khusus pada periode triwulan pertama, angka ini menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G-20 pada Triwulan I 2026. China menempati posisi kedua dengan 5,00 persen, diikuti Amerika Serikat 2,70 persen, dan Perancis 1,10 persen. Kendati demikian, peringkat ini bersifat sementara menunggu rilis data resmi dari negara G-20 lainnya.
Pertumbuhan solid ini, menurut Kamrussamad, sekaligus mementahkan prediksi sejumlah lembaga internasional. Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke angka 4,7 persen pada 2026.
Kamrussamad menyatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 menjadi bukti nyata efektivitas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tercermin dari kokohnya daya beli masyarakat dalam menghadapi dinamika global. Selain itu, akselerasi konsumsi pemerintah melalui kebijakan frontloading dan peningkatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis nasional juga berperan penting.
Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi juga tumbuh 5,96 persen (yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan mencapai 21,81 persen (yoy).
Di sisi produksi, berdasarkan data BPS, 15 dari 17 sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor yang menyumbang pertumbuhan signifikan antara lain manufaktur yang tumbuh 5,04 persen (yoy) dan perdagangan 6,26 persen (yoy). Sektor pertanian tumbuh 4,97 persen (yoy), serta akomodasi, makanan, dan minuman melonjak 13,14 persen (yoy).
Realisasi investasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, tumbuh 7,2% (yoy), menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pertumbuhan ini didorong oleh PMA dan PMDN yang seimbang. Sektor hilirisasi menyumbang Rp147,5 triliun, dengan investasi PMA tercatat Rp250 triliun atau 50,1% dan tumbuh 8,5% (yoy).
BPS juga merilis kinerja perdagangan internasional yang mampu melanjutkan surplus selama 71 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. Secara kumulatif Januari-Maret 2026, surplus perdagangan mencapai 5,55 miliar dolar AS.
Kamrussamad menyoroti bahwa pertumbuhan triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen ini merupakan bagian dari tahapan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dijanjikan Presiden Prabowo. Diketahui, ada tiga terobosan penting yang dilaksanakan Presiden Prabowo yang berdampak signifikan terhadap penguatan ekonomi.
Terobosan pertama adalah optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan administrasi perpajakan. Ini termasuk penutupan celah kebocoran pada sektor pajak dan bea cukai, serta pengenaan denda administratif atas penyalahgunaan kawasan hutan. Penguatan tata kelola ini, menurut Kamrussamad, memperluas ruang fiskal untuk mendanai program pro-rakyat secara masif dan berkelanjutan.
Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tumbuh kuat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy). Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp394,8 triliun (tumbuh 20,7 persen yoy), bea cukai Rp67,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.
Kedua, percepatan belanja negara di awal tahun atau frontloading dan melanjutkan kebijakan efisiensi. Ini dilakukan untuk pengeluaran yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, acara seremonial, dan seminar. Hasil efisiensi ini dialokasikan untuk belanja negara yang lebih produktif dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Realisasi belanja negara per 31 Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun. Angka ini tumbuh 31,4 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya Rp620,3 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp281,2 triliun, belanja non K/L Rp329,1 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp204,8 triliun.
Terobosan ketiga adalah optimalisasi program-program prioritas, termasuk mengakselerasi investasi melalui Danantara. Sejumlah program prioritas tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Pada triwulan I 2026, program MBG telah memiliki 26.066 dapur, naik 2.800 persen (yoy). Program ini mendistribusikan 60 juta porsi per hari (naik 2.400 persen yoy) dan telah memperkerjakan 1,3 juta orang (naik 2.800 persen yoy). Sejumlah program lain juga mulai dibangun, seperti 30.000 gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih, 35 Desa Nelayan Merah Putih, 4 Sekolah Unggul Garuda, dan 93 Sekolah Rakyat.
Kebijakan percepatan belanja negara di awal tahun (frontloading) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Merujuk pada BPS, pada Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,87% (yoy), saat konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi 1,22% (yoy). Sebaliknya, pada Triwulan I 2026, lonjakan konsumsi pemerintah mencapai 21,81 persen (yoy) berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke angka 5,61 persen (yoy).
Kamrussamad menegaskan bahwa belanja negara yang tumbuh tinggi di awal tahun memang mendorong peningkatan defisit anggaran hingga 0,93 persen terhadap PDB. Namun, angka tersebut masih di bawah batas target defisit yang ditetapkan sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
"Perlu diluruskan adanya kekeliruan logika di kalangan kelompok tertentu yang mengakumulasikan defisit anggaran secara linier, yakni dengan mengalikan defisit anggaran 0,93 persen pada satu triwulan menjadi 3,72 persen dalam setahun. Anggapan bahwa defisit akan melampaui batas ketentuan 3 persen adalah tidak tepat secara metodologi fiskal," jelas Kamrussamad.
Ia melanjutkan, kebijakan frontloading justru bertujuan mendorong pemerataan dan percepatan belanja sejak awal tahun. Hal ini agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir periode. "Oleh karena itu, kekhawatiran mengenai pelampauan batas defisit menjadi tidak beralasan, karena Pemerintah berkomitmen penuh menjaga defisit anggaran tahunan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen sesuai ketentuan undang-undang," tegasnya.
Faktor kunci lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kuat pada Triwulan I 2026 adalah kebijakan stimulus ekonomi menjelang Idul Fitri. Stimulus tersebut mencakup diskon transportasi sebesar Rp920 miliar. Selain itu, ada penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN/TNI/Polri sebesar Rp51,6 triliun dan bantuan pangan Rp13,37 triliun. Kebijakan ini terbukti mampu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Terakhir, percepatan investasi melalui Danantara juga turut memberikan andil signifikan terhadap mesin pertumbuhan. Pada Triwulan I 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS, setara dengan Rp120 triliun. Proyek-proyek ini sekaligus menciptakan 600.000 lapangan kerja.
Kamrussamad, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).
(gbr/gbr)
