Harian-Tinta.com, Jakarta – PT PLN (Persero) melaporkan perkembangan terbaru rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Proyek strategis ini masih berada pada tahap kajian dan persiapan awal, bertujuan mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE) nasional. Menurut PLN pada Selasa (12/5), energi nuklir telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan kapasitas awal 500 megawatt (MW).
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto menjelaskan, energi nuklir adalah salah satu opsi energi bersih yang tengah dikaji pemerintah. Ini dilakukan untuk mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).
Berdasarkan keterangan Gregorius, porsi energi nuklir telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan. Dalam RUPTL 2025-2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 MW sebagai bagian dari diversifikasi energi rendah karbon.
Pengembangan PLTN diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung target dekarbonisasi. Namun, proyek tersebut harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.
"Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional," ujar Gregorius. Ia menambahkan, kesiapan regulasi, pendanaan, teknologi, aspek keselamatan, dan penerimaan publik menjadi pertimbangan penting.
Gregorius menyebut, saat ini pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan berbagai tahapan awal pengembangan PLTN. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.
"Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage," tegasnya. Sebagai penyedia energi listrik, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya juga menyebutkan bahwa secara kebijakan, Indonesia sudah memutuskan untuk membangun PLTN. Hal itu tercantum dalam RUPTL yang menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 MW hingga 2034.
Menurut Bambang, tantangan untuk membangun PLTN masih sangat besar, terutama terkait kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) untuk memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.
"Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO," katanya. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga pelaksana ketenaganukliran seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997.
Selain kelembagaan, Bambang menilai tantangan sosial juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa teknologi nuklir modern saat ini aman digunakan untuk tujuan damai melalui sosialisasi.
Pada aspek teknologi, masih dilakukan kajian teknologi apa yang memungkinkan dilakukan di Indonesia. Bambang berpesan, teknologi yang dipilih perlu yang paling efisien, aman, dan murah.
"Teknologi apa yang harus kita pakai. Tentu ada teknologi yang terbaru," terangnya.
Bambang mengungkapkan, pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi pengembangan awal PLTN, yakni di Sumatra dan Kalimantan. Menurutnya, masing-masing titik kemungkinan akan dibangun PLTN berkapasitas sekitar 250 MW.
"Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor," ungkapnya. Teknologi SMR saat ini baru dikuasai segelintir negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.
Karena itu, pemilihan teknologi dan mitra negara dinilai harus mempertimbangkan aspek geopolitik global. "Sampai hari ini memang ada beberapa entitas yang mengajukan proposal, tapi kami serahkan semuanya kepada Kementerian ESDM untuk dikaji mana yang terbaik diterapkan di Indonesia," pungkas Bambang.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960-an. Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset.
Ketiga reaktor riset tersebut adalah Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).
Pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Ini mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
"Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot. Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030, dan mencapai 11 persen pada 2060.
Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan. Terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan.
Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar, dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.
