Harian-Tinta.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga memberi penjelasan terkait viralnya unggahan media sosial yang menunjukkan harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite mencapai Rp 18.040 per liter, lebih mahal dari harga jual Pertamax Rp 16.250 per liter. Corporate Secretary Roberth MV Dumatubun membenarkan angka tersebut merupakan harga keekonomian Pertalite saat ini, namun dijual Rp 10.000 per liter karena adanya subsidi dari pemerintah. Penjelasan ini disampaikan pada Senin (15/6) untuk menanggapi kebingungan masyarakat.
Roberth MV Dumatubun menjelaskan, adanya subsidi membuat harga jual Pertalite jauh di bawah harga keekonomiannya. "Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual Rp10.000 per liter," kata Roberth, dikutip Senin (15/6). Ia menambahkan, kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, sementara Pertamina berperan sebagai operator penyalur.
Menurut Roberth, Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) memperoleh subsidi. Subsidi bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah. "Subsidi bertujuan untuk menjaga kestabilan nasional dari sisi menjaga daya beli dan roda perekonomian masyarakat," ujarnya.
Diketahui, selisih antara harga keekonomian Pertalite Rp 18.040 dan harga jualnya Rp 10.000 mencapai sekitar Rp 8.000 per liter. Besaran ini, menurut Roberth, merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah. "Benar, besaran Rp8.000-an itu adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Roberth juga menegaskan bahwa harga jual Pertamax saat ini, yakni Rp 16.250 per liter, belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian. Pemerintah bersama Pertamina sempat menahan harga Pertamax agar tidak mengalami penyesuaian sejak April 2026, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter baru dilakukan pada 10 Juni lalu. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan beban fiskal pemerintah. "Harga Pertamax ditahan untuk tidak naik. Per 10 Juni dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif," jelas Roberth.
Berdasarkan penjelasannya, kenaikan harga yang dilakukan Pertamina baru mencerminkan sekitar 50 persen dari harga keekonomian yang seharusnya berlaku di pasar. "Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50 persen dari harga keekonomian," ungkapnya.
Dengan demikian, Roberth menyatakan bahwa apabila Pertamax dijual sepenuhnya berdasarkan harga pasar dan formula keekonomian, maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite tanpa subsidi. "Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," pungkasnya.
Ia menekankan, terdapat peran pemerintah dan Pertamina dalam penetapan harga jual Pertamax yang berlaku saat ini. "Poin penting saat ini adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina," tutupnya.
