Harian-Tinta.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta produsen pestisida menahan rencana kenaikan harga. Kelangkaan bahan baku akibat konflik di Timur Tengah dikhawatirkan memicu kenaikan, yang dapat membebani biaya produksi petani. Sudaryono akan memanggil asosiasi produsen untuk mencari solusi, disampaikan di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Menurut Sudaryono, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait rencana kenaikan harga pestisida tersebut. Ia menegaskan akan segera meminta klarifikasi kepada asosiasi produsen guna memahami persoalan di lapangan.
"Belum, aku belum dapet laporannya. Mungkin nanti asosiasi pestisida saya panggil aja dulu ya. Kan pasti kita selalu ingin dengar masalahnya apa, terus kita telaah solusinya, kan kita mesti cari solusinya kan? Apapun kan pestisida itu kan komponen penting bagi pertanian," ujar Sudaryono.
Wamentan menilai kenaikan harga pestisida sebaiknya dihindari karena akan berdampak langsung pada biaya produksi petani. Harga yang sudah naik, menurutnya, sulit untuk kembali turun.
"Kalau bisa sih jangan naik harga lah ya, itu kan nambah biaya produksi gitu. Karena kalau udah naik tuh susah turun," tambahnya. Sudaryono akan terlebih dahulu mendengar penjelasan dari asosiasi produsen sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Isu kenaikan harga pestisida mencuat setelah beredar notulen rapat Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) tertanggal 9 Maret 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, para anggota asosiasi sepakat mempertimbangkan kenaikan harga jual sebesar 20 persen hingga 30 persen untuk seluruh produk.
Rapat itu membahas dampak situasi geopolitik global terhadap industri pestisida. Diketahui, kondisi geopolitik saat ini menyebabkan kelangkaan bahan aktif dan bahan pendukung formulasi pestisida. Situasi ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah.
Selain rencana penyesuaian harga, notulen rapat APROPI juga mencatat kesepakatan untuk memperpendek waktu pembayaran. Ini termasuk kesepakatan menjadi pembayaran tunai bagi produk-produk pestisida, termasuk barang dengan perputaran penjualan lambat.
Gangguan pasokan bahan baku industri juga dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Hal ini berdampak pada jalur perdagangan global.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebelumnya memperingatkan bahwa konflik di kawasan tersebut berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik global lebih dari 30 persen jika berlangsung lama. Kenaikan biaya ini dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia.
Perubahan rute pelayaran juga terjadi akibat meningkatnya risiko keamanan di sejumlah jalur perdagangan penting, termasuk Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan jalur perdagangan energi vital dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak global, atau sekitar 20 juta barel per hari, melewati jalur tersebut. Gangguan di kawasan ini berpotensi mempengaruhi biaya distribusi berbagai komoditas, termasuk bahan baku industri pertanian seperti pestisida.
