Harian-Tinta.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) mengungkap sekitar 19 persen kargo minyak mentah nasional berasal dari kawasan Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz. Angka ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, mendorong Pertamina menyiapkan skema distribusi alternatif untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa sekitar 19 persen kargo minyak mentah nasional berasal dari Timur Tengah. Kargo tersebut diketahui melewati jalur strategis Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan Baron di Grha Pertamina usai Buka Bersama dengan Media pada Selasa (3/3).
Hal ini disampaikan di tengah situasi perang AS-Israel vs Iran yang pecah sejak Minggu (1/3) dan saat ini makin memanas. Menurut Baron, Pertamina telah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun emergensi.
Pertamina menegaskan telah menyiapkan skema distribusi alternatif untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Sistem tersebut diterapkan guna menjamin kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.
Baron menyebut Pertamina menjalankan sejumlah strategi dalam menjaga penyediaan energi. Strategi tersebut, kata dia, masih dalam proses implementasi baik melalui pola distribusi yang sudah ada maupun langkah-langkah mitigasi tambahan.
"Jadi untuk ketahanan energi nasional Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional," kata Baron.
Selain itu, Pertamina juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan meminimalkan risiko gangguan distribusi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap aman meski tensi di kawasan penghasil minyak dunia tengah memanas.
"Jadi saat ini untuk penyediaan energi kami melakukan beberapa strategi yang strategi tersebut tentunya sedang berproses, baik melalui pola yang ada dilakukan dan juga kami melihat bahwa tata kelola kita harus kita ke depankan," pungkas Baron.
