Harian-Tinta.com, Jakarta – Indonesia serius memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Upaya ini dilakukan melalui diversifikasi energi, penguatan sektor pangan, hingga aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini dalam seminar di Jakarta, Selasa (21/4).
Indonesia merespons ketidakpastian global dengan memperkuat ketahanan energi. Hal ini dilakukan melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu.
Menurut Airlangga, kerja sama pasokan energi diperluas ke berbagai negara seperti Nigeria dan Gabon. Langkah ini untuk memastikan keamanan pasokan energi nasional.
"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang," kata Airlangga. Dia menambahkan, diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, dan peningkatan kualitas SDM jadi kunci stabilitas ekonomi.
Di sisi hilir, Indonesia mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan. Produksi domestik juga ditingkatkan, serta pemanfaatan biofuel dipercepat melalui mandatori pencampuran biodiesel. Kebijakan ini diharapkan menekan impor dan meningkatkan ketahanan energi.
Penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga. Ini mencegah fluktuasi harga komoditas global berdampak langsung ke masyarakat.
Selain energi, penguatan juga dilakukan di sektor pangan dan pupuk. Pemerintah mengendalikan harga gas untuk produksi pupuk dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Diketahui, Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai mengekspor ke sejumlah negara. Upaya tersebut merupakan pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, demi ketahanan nasional yang lebih kuat.
Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Penguatan konsumsi domestik dan peningkatan kualitas SDM menjadi pendukung utama. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi masa depan berbasis teknologi seperti ekosistem semikonduktor dan transformasi digital.
Salah satu strategi nasional mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ini sekaligus langkah percepatan transformasi menuju negara maju.
Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar selaras dengan praktik terbaik internasional. Dampaknya, daya saing, kredibilitas global, dan kepercayaan investor meningkat. Upaya ini juga mendorong investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.
"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Airlangga. Ia menyebut, ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam reformasi ekonomi, pemerintahan, dan sosial.
Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan signifikan. Setelah penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis. Tahap ini membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang kuat dan penyusunan respons berbasis bukti.
Ke depan, proses akan mencakup penilaian mendalam keselarasan dengan standar OECD. Keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah akan mendukung implementasi reformasi prioritas.
Berdasarkan informasi, aksesi OECD merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta. Ini mengingat cakupan kebijakan yang luas dan dampaknya langsung pada dunia usaha.
Pemerintah akan terus mendorong inisiatif strategis untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta.
Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi. Hal ini memastikan kebijakan yang dihasilkan praktis, implementatif, serta mengakomodasi masukan pelaku industri.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya. Dukungan diberikan melalui program Growth Gateway, termasuk penguatan kelembagaan tim nasional dan peningkatan kapasitas sektor publik/swasta.
Turut hadir British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman KADIN, Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
