Harian-Tinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif layanan Transjakarta, khususnya untuk rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga. Wacana ini muncul seiring beban subsidi yang kian membesar dan tarif Rp3.500 yang dinilai tidak realistis. Angka tarif baru yang mencuat berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per perjalanan, berpotensi memberatkan warga yang sangat bergantung pada transportasi umum.
Raka Pratama (29), seorang staf administrasi di kawasan Sudirman, setiap hari menghabiskan hampir tiga jam di jalan menggunakan Transjakarta. Ia tinggal di kontrakan kecil di perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang bersama istrinya. Menurut Raka, layanan Transjabodetabek menjadi satu-satunya sistem transportasi yang masih masuk dalam hitungannya.
"Yang bikin bertahan sebenarnya bukan cuma soal praktis, tapi ya… murah. Jujur aja, Rp3.500 itu sangat ngebantu," ucap Raka kepada detikX. Ia tidak perlu memikirkan biaya tambahan di tengah perjalanan karena tarif yang tetap. Dalam sebulan, Raka mengalokasikan sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu untuk transportasi.
Kenaikan tarif akan sangat berdampak pada pengeluarannya. "Kalau naik jadi Rp10 ribu misalnya, ya otomatis tiga kali lipat dong," ujarnya. "Belum lagi harga makan, listrik, semua naik. Jadi rasanya kayak… ya makin kepepet."
Kegelisahan Raka bukan tanpa alasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui tengah mengkaji penyesuaian tarif Transjakarta, khususnya untuk rute yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rencana ini didasari oleh bertambahnya rute lintas kota dan beban subsidi yang dinilai semakin besar.
Sejumlah pejabat daerah menyebutkan, angka tarif baru masih dalam tahap perhitungan. Namun, berdasarkan berbagai pembahasan, kisaran yang mencuat berada di rentang Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per perjalanan.
Sementara itu, Annisa Putri Maharani (31), seorang account executive di agensi digital marketing, juga merasakan dampak wacana ini. Mobilitas adalah bagian dari pekerjaannya, berpindah dari satu klien ke klien lain di Sudirman, Kuningan, Kemang, hingga Tangerang dalam sehari. Annisa memilih Transjakarta meski memiliki sepeda motor.
"Motor itu cuma buat ke titik awal aja," katanya. "Habis itu ya udah, lanjut busway terus. Kalau bawa motor pusing mikirin parkirnya di mana-mana sekarang mahal. Belum bensin, belum macet," ungkap Annisa.
Dalam satu hari, Annisa bisa berpindah dua hingga tiga lokasi berbeda. Artinya, setiap kenaikan tarif akan berlipat ganda mengikuti jumlah perjalanan yang harus ia tempuh. Jika tarif melonjak ke kisaran Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, biaya transportasinya bisa membengkak jauh.
"Kalau misalnya jadi Rp5 ribu, menurut saya masih oke," ujarnya. "Asal pelayanannya juga naik. Bus lebih tepat waktu, lebih nyaman, ya itu fair. Tapi ya jangan langsung tinggi banget kayak begitu juga."
Annisa menghadapi dilema. Di satu sisi, ia menikmati kemudahan dan kepastian waktu dari Transjakarta. Namun, di sisi lain, kenaikan tarif dalam jumlah besar berpotensi mendorongnya kembali ke pilihan yang selama ini ia tinggalkan. "Kalau naiknya segitu, jujur aja jadi harus mikir ulang," katanya. "Soalnya kalau dikali tarif baru, ya lumayan banget nambahnya," tutur Annisa. Ia menambahkan, "Bisa aja kan orang-orang akhirnya balik bawa kendaraan pribadi."
Wacana kenaikan tarif Transjakarta bukan hal baru. Selama lebih dari dua dekade, angka Rp3.500 bertahan nyaris tak berubah sejak layanan ini pertama kali hadir pada 2004. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengkaji penyesuaian tarif, termasuk untuk layanan Transjabodetabek. Angka yang beredar bervariasi, mulai dari Rp5.000, Rp7.000, hingga kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000 untuk rute tertentu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tarif Rp3.500 untuk rute Blok M-Soekarno-Hatta tidak realistis. "Tidak mungkin rute Blok M-Soekarno-Hatta tarifnya Rp3.500. Naik Damri atau moda transportasi lain saja rata-rata sudah di atas Rp100 ribu," ujar Pramono.
Berdasarkan penjelasannya, tarif tersebut tidak realistis jika dibandingkan dengan biaya operasional yang harus ditanggung. Jarak tempuh yang jauh, banyaknya pemberhentian, hingga biaya parkir di area bandara menjadi faktor yang membuat ongkos layanan tersebut jauh lebih tinggi. "Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," jelasnya. Meski begitu, angka pasti kenaikan belum diputuskan.
Pramono juga menegaskan, kebijakan tarif tetap akan berpijak pada satu prinsip utama, yaitu menjaga agar masyarakat tetap memilih transportasi umum. Diketahui, jaringan transportasi publik di Jakarta kini sudah semakin terhubung, dengan tingkat konektivitas mencapai sekitar 90 persen lebih. Namun, tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah, belum menyentuh sepertiga dari total pergerakan masyarakat.
Menurutnya, kesenjangan ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya soal memperluas jaringan. Pemerintah juga harus memastikan layanan benar-benar nyaman, andal, dan terasa manfaatnya bagi pengguna. Pramono meyakini, jika kualitas layanan terus ditingkatkan dan integrasi antarmoda berjalan semakin baik, minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik akan ikut terdorong.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan bahwa semua masih dalam tahap kajian. "Belum tahu. Kan daya beli masyarakat juga dipertimbangkan. Pada saat kita mengusulkan, pertimbangan-pertimbangannya semuanya harus secara komprehensif," kata Welfizon.
Pada tahun anggaran 2026, ketika postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI menyusut menjadi Rp81,32 triliun, sekitar Rp4,8 triliun tetap dialokasikan untuk subsidi transportasi publik. Angka itu setara dengan hampir 6 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar dana tersebut mengalir ke Transjakarta, yang menerima subsidi hingga Rp3,75 triliun. Moda berbasis rel juga tetap ditopang, dengan MRT Jakarta memperoleh Rp536,7 miliar dan LRT Jakarta Rp325,28 miliar. Di luar itu, pemerintah juga masih menyisihkan anggaran untuk bus sekolah dan angkutan perairan, masing-masing mendapat lebih dari Rp100 miliar.
