Harian-Tinta.com, Jakarta – Kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari seminggu yang diterapkan pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, serta diimbau untuk swasta, BUMN, dan BUMD, mendapat sambutan positif dari para pekerja. Mereka mengaku merasa lebih produktif dan berhasil menghemat pengeluaran, meskipun ada peningkatan biaya energi di rumah. Kebijakan ini sendiri dicanangkan untuk efisiensi energi di tengah konflik Timur Tengah dan berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
Pemerintah secara resmi menerapkan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, bagi ASN di pusat dan daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk efisiensi energi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).
Berdasarkan Airlangga, penerapan WFH bagi ASN ini diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri. Ia memperkirakan, kebijakan tersebut dapat menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan WFH sehari dalam sepekan. Imbauan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (1/4).
Menurut Yassierli, pelaksanaan WFH di sektor swasta, BUMN, dan BUMD disesuaikan dengan kondisi perusahaan, termasuk ketentuan upah gaji dan hak-hak lainnya. Ia juga menegaskan bahwa WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Menaker menjelaskan, kebijakan WFH tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.
Respons positif datang dari Fitri, seorang PNS di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pusat. Ia mengaku senang dengan kebijakan WFH karena merasa lebih fleksibel dan tidak perlu menghadapi kemacetan Jakarta. "Saya sebenarnya senang-senang aja sih kalau WFH ya karena bisa lebih fleksibel aja, karena kan di kosan nggak perlu berangkat-pulang di tengah kemacetan Jakarta," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (2/4).
Meskipun begitu, Fitri mengakui adanya peningkatan biaya hidup di tempat kos. Hal itu terjadi karena penggunaan listrik, seperti AC dan peralatan elektronik lainnya, menyala hampir sepanjang hari saat ia beraktivitas. Namun, Fitri menilai produktivitas kerjanya relatif tidak mengalami perubahan selama WFH.
Ia menjelaskan, sebagian besar koordinasi di tingkat pusat memang telah dilakukan secara digital, terutama dengan kantor wilayah. Fitri menambahkan, komunikasi tetap berjalan lancar karena sudah terbiasa memanfaatkan platform rapat daring seperti Zoom dan Google Meet. "Untuk produktivitas sebenarnya sama aja sih, karena kami di pusat itu kebanyakan koordinasinya itu melalui digital ya, digitalisasi terutama ke kanwil-kanwil. Terus komunikasi juga selama ini nggak terhambat sih," kata Fitri.
Sementara itu, Alya, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang berdomisili di Bekasi, merasakan peningkatan produktivitas berkat WFH. Menurutnya, waktu dan tenaga yang biasa ia gunakan untuk mobilisasi dari rumah ke kantor kini bisa dimanfaatkan untuk beristirahat lebih lama atau berolahraga. "Justru kalo ngomongin produktivitas malah jadi naik karena waktu commute bisa dipakai buat yang lain kayak olahraga atau tidur lebih lama," cerita Alya.
Alya juga mengungkapkan bahwa WFH membuatnya lebih hemat uang. Ia bisa menghemat biaya transportasi harian sekitar Rp50 ribu yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti mengikuti kelas yoga. "Kalo pas WFH justru uang lebih hemat sih, karena sebenarnya kerja enggak harus di cafe kan. Malah masih ada spare uang untuk beli kelas yoga hehe," imbuhnya. Kendati demikian, Alya mengakui biaya energi, khususnya listrik, meningkat karena lampu dan AC di rumah menyala sepanjang hari.
